DPR Soroti Standar Dapur SPPG: Jika Tak Sesuai, Harus Ditindak Tegas

Isu standar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG wajib memenuhi standar higienitas, keamanan pangan, dan tata kelola yang ketat. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas.

Saat meninjau SPPG di wilayah Suko, Sidoarjo, BHS menekankan bahwa kualitas makanan yang disalurkan kepada ribuan siswa tidak boleh dikompromikan. Setiap proses, mulai dari pengolahan, penyimpanan bahan baku, hingga distribusi, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Program ini menyasar anak-anak sekolah. Tidak boleh ada kelalaian, apalagi sampai terjadi makanan tidak layak konsumsi. Jika dapur tidak memenuhi standar, harus segera dievaluasi dan ditindak,” tegasnya saat meninjau dapur SPPG di Suko, Sidoarjo.

Standar Higienitas Tak Bisa Ditawar

Menurutnya, dapur SPPG harus memenuhi prinsip sanitasi yang ketat, termasuk sterilisasi peralatan, kebersihan ruang produksi, serta pengawasan kualitas bahan baku. Kelalaian sekecil apa pun berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.

Ia mengingatkan, ribuan SPPG yang telah berjalan baik di berbagai daerah tidak boleh tercoreng akibat satu atau dua dapur yang abai terhadap prosedur.

“Kalau ada unsur kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan makanan bermasalah, itu harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai kepercayaan publik rusak,” ujarnya.

Pengawasan Berlapis dan Evaluasi Berkala

BHS juga mendorong adanya pengawasan berlapis, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit rutin dan inspeksi mendadak dinilai penting untuk memastikan standar tetap terjaga, terutama karena setiap dapur SPPG melayani ribuan porsi per hari.

Selain itu, pengelola SPPG diminta tidak hanya mengejar kuantitas produksi, tetapi juga konsisten menjaga mutu dan keamanan pangan. Ia menilai, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada profesionalisme pengelolaan dapur.

Lindungi Anak, Jaga Kredibilitas Program

Program MBG dinilai memiliki dampak besar, baik dalam pemenuhan gizi anak sekolah maupun perputaran ekonomi daerah. Namun, manfaat tersebut bisa tergerus jika terjadi kasus makanan basi, kontaminasi, atau pengelolaan dapur yang tidak sesuai standar.

Karena itu, DPR menegaskan pentingnya komitmen seluruh pengelola SPPG untuk mematuhi standar operasional. Dapur yang terbukti tidak layak harus segera dibina, dievaluasi, atau bahkan dihentikan operasionalnya hingga memenuhi persyaratan.

“Ini soal keselamatan dan masa depan anak-anak kita. Standar tidak boleh ditawar. Jika tidak sesuai, harus ditindak,” pungkasnya.

Dengan pengawasan ketat dan penegakan aturan yang konsisten, program MBG diharapkan tetap berjalan optimal, aman, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.