Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Sudah 3 Walikota dan Bupati Terjaring OTT 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, yang terjaring adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam operasi senyap di wilayah Jawa Tengah, Selasa, 3 Maret 2026. Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah yang terseret kasus hukum pada awal 2026.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup tersebut.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa, 3 Maret 2026.

Fadia Arafiq Dibawa ke Gedung Merah Putih

Setelah diamankan, Fadia bersama sejumlah pihak langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.

Namun hingga saat ini, KPK belum merinci perkara apa yang menjerat Bupati Pekalongan tersebut. Jenis barang bukti yang diamankan dalam OTT juga belum diumumkan secara resmi.

Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Saat ini, mereka masih berstatus sebagai terperiksa.

Sudah 3 Walikota dan Bupati Ditangkap KPK Sepanjang 2026

Penangkapan Fadia Arafiq merupakan OTT ketujuh KPK sepanjang 2026. Dari rangkaian operasi tersebut, tercatat sudah ada tiga kepala daerah setingkat Walikota dan Bupati yang ditangkap KPK tahun ini.

Pertama, Maidi, Walikota Madiun, yang diamankan pada 19 Januari 2026. Ia kemudian diumumkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proyek dan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Kedua, Sudewo, Bupati Pati, yang juga terjaring OTT pada 19 Januari 2026. Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Ketiga adalah Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, yang ditangkap pada 3 Maret 2026.

Selain kepala daerah, sejumlah pejabat dari instansi lain juga ikut terjaring OTT KPK tahun ini. Di antaranya kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, OTT di KPP Madya Banjarmasin terkait restitusi pajak, kasus impor barang tiruan yang menyeret pejabat Bea Cukai, hingga perkara sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok.

OTT Ketujuh KPK 2026

Operasi di Pekalongan menjadi OTT ketujuh KPK pada 2026. Intensitas penindakan yang cukup tinggi di awal tahun ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam memburu praktik korupsi, termasuk di tingkat pemerintah daerah.

Masyarakat kini menunggu perkembangan lebih lanjut terkait perkara yang menjerat Bupati Pekalongan. KPK diperkirakan akan menyampaikan konstruksi perkara dan status hukum para pihak dalam waktu dekat.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan publik, baik Walikota maupun Bupati, tetap berada dalam pengawasan ketat aparat penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar praktik korupsi tidak terus berulang di daerah.