Refleksi Akhir Tahun 2025, Pakar IPB Dorong Pertanian Mandiri dan Organik

Menjelang pergantian tahun 2025–2026, pakar perlindungan petani dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanu Triwidodo, menekankan pentingnya kemandirian petani sebagai kunci utama peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, petani yang tidak terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan berpeluang lebih sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Hermanu Triwidodo saat ditemui dalam diskusi bersama Ngopibareng ID di Hotel Tugu Kota Blitar, Minggu 28 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa tantangan kesejahteraan petani pada 2025–2026 tidak hanya berasal dari sektor budidaya, tetapi juga faktor eksternal seperti harga pascapanen, iklim, dan kebijakan pemerintah.

“Di ujung apa pun yang terjadi, yang pertama harus sukses bertani. Apa pun kondisinya, petani harus berhasil sampai panen dan hasilnya bagus,” ujar Hermanu.

Tantangan Pascapanen Masih Dominan

Hermanu yang juga menjabat sebagai Kepala Digitani IPB—platform digital pertanian milik IPB—menjelaskan bahwa keberhasilan usaha tani tidak berhenti pada panen. Faktor penentu lain seperti harga jual, peluang pasar, serta kondisi cuaca dan iklim sering kali berada di luar kendali petani. “Setelah panen, yang mengatur bukan kita lagi. Harga, kesempatan, dan faktor lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk mengurangi risiko, petani ke depan harus mulai mengurangi ketergantungan pada pupuk bersubsidi, pestisida kimia, dan input eksternal yang rentan terhadap gejolak kebijakan dan pasokan.

Dorong Pertanian Mandiri dan Organik

Hermanu menilai, kemandirian input pertanian menjadi solusi agar usaha tani tetap berjalan meski terjadi guncangan eksternal, seperti kelangkaan pupuk atau perubahan kebijakan.

Ia mencontohkan praktik pertanian organik yang dilakukan Wardiyono, petani di Kabupaten Klaten, yang memanfaatkan bahan organik untuk pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.

“Apa pun yang terjadi pada harga dan input, semuanya bisa disiapkan sendiri. Ini memperkecil pengaruh faktor luar terhadap kesuksesan usaha tani,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketergantungan pada pupuk kimia berisiko tinggi. Jika produksi pabrik pupuk terganggu, petani akan kesulitan melanjutkan usaha taninya.

Kritik Kebijakan Pemerintah

Menghadapi 2026, Hermanu berharap petani tidak menggantungkan kesejahteraan sepenuhnya pada pemerintah. Ia menilai, meski kebijakan pemerintah terlihat berpihak pada petani, tujuan utamanya belum tentu benar-benar untuk kesejahteraan petani.

“Kebijakan pemerintah seolah-olah mensejahterakan petani, tapi ukurannya bukan kesejahteraan petani itu sendiri,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut sejumlah kebijakan berpotensi intimidatif, represif, atau tidak ramah petani, jika tidak berangkat dari kebutuhan nyata petani di lapangan.

Menurut Hermanu, kebijakan pertanian saat ini cenderung lebih berpihak pada kepentingan konsumen atau pencitraan keberhasilan program, bukan pada kesejahteraan petani sebagai pelaku utama.

“Yang bisa merasakan sejahtera atau tidak, ya petani sendiri. Bukan sekadar hitung-hitungan di atas kertas,” pungkasnya.

Dengan refleksi ini, Hermanu Triwidodo menegaskan bahwa petani merdeka, mandiri, dan tidak bergantung penuh pada kebijakan pemerintah adalah fondasi utama menuju kesejahteraan petani Indonesia di 2026.