Puluhan Disabilitas di Banyuwangi Ikuti Pelatihan Pertukangan, Buka Akses Kerja Inklusi

Kabupaten Banyuwangi berupaya membuka akses kerja bagi disabilitas seluas-luasnya. Salah satunya melalui pelatihan pertukangan yang dirancang khusus untuk difabel. Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemkab Banyuwangi menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang.

Pelatihan pertukangan bagi kalangan difabel ini menjadi langkah nyata menuju inklusi di tengah dominasi tenaga kerja non-disabilitas dalam sektor konstruksi.

"Kami berharap program ini bukan sekadar perkara pelatihannya, namun menjadi tonggak bagi kita semua untuk berkomitmen terus  membuka diri sebagai ruang yang setara bagi semua, tanpa terkecuali,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis, 8 Mei 2025. 

Pelatihan ini diikuti 20 disabilitas daksa dan rungu. Pelatihan keterampilan pertukangan ini digelar selama empat hari mulai 21 hingga 24 April 2025. Sesi terakhir pelatihan ditutup dengan uji sertifikasi kompetensi. Pelatihan digelar di SMKN Glagah.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT). Kegiatan ini didukung Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan diinisiasi oleh Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) Banyuwangi.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh program seperti ini karena membuka peluang nyata bagi penyandang disabilitas untuk ba ekerja. Sertifikasi kompetensi yang mereka peroleh akan menjadi modal penting untuk bersaing secara profesional," ungkapnya.

Pelatihan ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga membentuk paradigma baru bahwa pekerjaan konstruksi tidak lagi menjadi ranah eksklusif bagi kelompok non-disabilitas. Ipuk menyebut ini merupakan wujud nyata inklusifitas.

“Bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan. Di Banyuwangi kami juga sudah memulainya sejak di level pendidikan,” tegasnya.

 Salah satunya melalui Program Agage Pintar (Ayo Cepat Pintar), semua jenjang pendidikan di Banyuwangi bisa menerima penyandang disabilitas di lingkungan sekitarnya. Pemkab juga terus mendorong dunia usaha di Banyuwangi untuk menerima karyawan penyandang disabilitas. Bahkan, Pemkab membuka jalur khusus penyandang disabilitas dalam formasi CPNS.

 “Ini semata-mata untuk memberikan hak kesetaraan, agar para disabilitas bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik,” katanya.

 Ketua pelaksana kegiatan dari PPDI Banyuwangi, Umar Asmoro, mengatakan, program pelatihan ini memberikan pelatihan Pertukangan, Perpipaan dan Sanitasi.  Materi yang disampaikan dalam pelatihan tukang bangunan ini meliputi pelaksanaan pemasangan bata dan kusen, pekerjaan plester dan acian, pekerjaan plumbing serta pengecatan.

 “Disesuaikan tingkat disabilitas para peserta,” terangnya.

 Usai pelatihan para peserta menjalani uji kompetensi untuk menguji hasil teori dan praktek yang sebelumnya telah dijalani. Para peserta nantinya juga memperoleh Sertifikat BNSP dengan Jabatan Kerja (jabker) tertentu.

 “Dengan sertifikat ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas pekerja,” ujarnya.