Prabowo Perintahkan Menkeu Ganti Pimpinan Bea Cukai jika Kinerja Buruk

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu memperbaiki kinerja institusi tersebut. Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo saat menyoroti perlunya reformasi birokrasi dan pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintahan.

Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR di Kompleks DPR RI, Senayan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya harus memperbaiki tata kelola ekspor dan sistem perekonomian nasional, tetapi juga membangun institusi negara yang profesional dan bebas korupsi.

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” ujar Prabowo, dikutip Kamis 21 Mei 2026.

Presiden juga mengungkap adanya keluhan dari kalangan pengusaha yang kerap menghadapi praktik pungutan liar dalam proses pelayanan birokrasi. Menurutnya, seluruh institusi pemerintah harus segera melakukan pembenahan agar tidak menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” tegasnya.

Prabowo Soroti Kinerja Bea Cukai

Secara khusus, Prabowo menyinggung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia meminta Menteri Keuangan untuk bertindak tegas jika pimpinan lembaga tersebut tidak menunjukkan perbaikan kinerja.

Presiden bahkan secara langsung meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak ragu mengganti pimpinan Bea Cukai bila diperlukan.

“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” ucap Prabowo.

Menurut Presiden, masyarakat menginginkan pemerintahan yang bergerak cepat dan responsif terhadap persoalan birokrasi.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae (bagaimana nanti). Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke,” tambahnya.

Purbaya Buka Suara Soal Pergantian Dirjen Bea Cukai

Usai menghadiri agenda yang sama, Purbaya ditanya mengenai kemungkinan pencopotan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.

Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan akan menjalankan arahan Presiden apabila memang menjadi perintah resmi. Namun, ia mengaku akan mempelajari persoalan tersebut lebih dahulu.

“Suruh copot kayaknya ya? Nanti kita lihat. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa kalau enggak ada perintah, tapi saya akan cek dulu ya,” ujar Purbaya.

Pernyataan Presiden ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah dorongan reformasi birokrasi dan upaya pemerintah memperbaiki layanan kepabeanan serta menghapus praktik pungli yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.