Pemprov Jatim Mulai Terapkan WFH, Khofifah Larang ASN Matikan HP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai hari ini, Rabu 1 April 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk melakukan penghematan energi mengantisipasi dampak eskalasi memanas di Timur Tengah.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemilihan hari Rabu berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat setiap Jumat untuk mengantisipasi long weekend yang akan berdampak pada pemakaian energi lebih besar.

Untuk itu, ia menginstruksikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim untuk melakukan monitoring kinerja ASN. Setiap pegawai yang melaksanakan WFH juga diwajibkan untuk mengisi presensi digital.

“Digital presence itu bahwa dari tempat masing-masing mereka harus melakukan absensi. Jadi ada absensi presensi yang harus diisi dan mereka tidak boleh menonaktifkan handphone-nya sehingga anytime koordinasi harus dilakukan maka sudah terkoneksi dengan mereka yang sedang WFH,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu 1 April 2026.

Selain itu, ia juga meminta inspektorat untuk mengirim tim memonitor penggunaan energi di gedung perkantoran yang nanti akan dilihat dan evaluasi dampak pelaksanaan WFH.

Namun, ia optimis dengan pemberlakuan WFH ini dapat menekan penggunaan energi baik BBM maupun listri. “(BBM) 108 ribu liter per bulan (efisiensi). Hitungannya gitu dari jumlah ASN yang ada,” kata Khofifah.

Hanya saja, pelaksanaan WFH ini tidak berlaku pada ASN yang bekerja di bidang pelayanan publik seperti rumah sakit, pendidikan, dan lainnya. Sehingga, dipastikan pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik terhadap masyarakat.