Mahasiswa Unjukrasa Bupati Bondowoso Soroti Komposisi APBD Tak Proporsional

Sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Bondowoso menggelar aksi unjukrasa di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Mereka menyampaikan aspirasi dan evaluasi setahun kepemimpinan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i.

Mengenakan pakaian serba hitam, aksi unjuk rasa mahasiswa ini menyoroti komposisi APBD Bondowoso yang tidak proporsional peruntukkannya.

Karena, mahasiswa menilai belum berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Koordinator Lapangan (korlap) aksi unjuk rasa mahasiswa, Ahmad Rifandi, mengatakan, komposisi anggaran daerah saat ini tidak seimbang dan tidak proporsional.

Karena, di saat kebijakan efisiensi anggaran, porsi belanja pegawai mencapai 48 persen dari APBD Bondowoso.

Sedangkan alokasi belanja modal berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta irigasi hanya 6 persen dari APBD.

Komposisi anggaran ini perlu diperbaiki agar pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat Bondowoso bisa ditingkatkan.

“Belanja modal ini menyentuh langsung masyarakat, seperti perbaikan jalan dan irigasi. Pemkab sebaiknya memangkas belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dialihkan ke pembangunan infrastruktur jalan. Sehingga, target awal perbaikan jalan 25 km, bisa menjadi 100 km pada 2026," kata Rifandi, Kamis 5 Maret 2026.

Selain menyoroti porsi anggaran belanja pegawai dan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, aksi unjuk rasa mahasiswa juga menuntut pemkab transparansi APBD dan menyediakan kanal online maupun offline pengaduan masyarakat lebih responsif dan mudah diakses.

"Kami juga meminta pemkab berperan dalam penyelesaian konflik lahan di Kecamatan Sempol Ijen. Semua tuntutan mahasiswa ini menyuarakan aspirasi masyarakat Bondowoso," jelas Rifandi.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid didampingi Sekda Fathur Rozi dan Ketua DPRD Ahmad Dhafir menemui mahasiswa mengatakan, aspirasi mahasiswa sejalan komitmen pemkab dan harapan masyarakat.

Yakni, terus mendorong pembangunan langsung menyentuh masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur jalan.

"Perhatian pemkab sama dengan aspirasi mahasiswa segera menangani persoalan infrastruktur jalan rusak di Bondowoso. Bahkan, pemkab bersama DPRD melalui pokok pikiran (pokir) memperkuat pembangunan infrastruktur," kata Bupati Hamid.

Sedangkan belanja pegawai, menurut orang nomor satu Pemkab Bondowoso itu, pada 2027 ada regulasi nasional mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan maksimal 30 persen dari APBD.

Namun, merasionalisasi pegawai dengan memutus kontrakan PPPK yang baru diangkat tidak mungkin dilakukan.

"Pembangunan infrastruktur penting, tapi apakah pemkab akan mengorbankan SDM kita ASN PPPK dengan pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, pemkab akan berupaya terus meningkatkan PAD," ungkapnya.