DPR Minta Kejagung Percepat Pemeriksaan Mega Korupsi Pertamina Supaya Tidak Jadi Bola Liar

Anggota Komisi III DPR RI merangkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mempercepat dan bersikap progresif dalam menangani kasus mega korupsi Pertamina. Hal ini penting agar kasus tersebut tidak menjadi "bola liar" yang dapat menimbulkan kebingungan dan hoaks di masyarakat.

Bamsoet menekankan setelah menetapkan tujuh tersangka dan menghitung kerugian negara yang mencapai angka fantastis, Kejagung harus segera melacak aliran dana hasil korupsi melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pihak terkait lainnya.

“Penanganan kasus ini harus terus berprogres. Langkah percepatan pemeriksaan diperlukan untuk mencegah hoax yang membanjiri ruang publik dan merugikan pihak-pihak yang tidak tahu apa-apa, namun disebut-sebut tanpa dasar hukum yang jelas. Kejagung harus fokus tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat,” tegas Bamsoet di Jakarta, Senin 10 Maret 2025..

Bamsoet mengingatkan, publik meyakini dana hasil korupsi yang mencapai hampir Rp 1.000 triliun tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka. Publik juga yakin bahwa dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh ketujuh tersangka tersebut. Terlebih, profil para tersangka terkesan sebagai pekerja profesional biasa yang tidak memiliki afiliasi politik.

“Boleh jadi, mereka ingin menumpuk kekayaan dengan memanipulasi atau mengoplos bensin sebagai produk bahan bakar minyak. Namun, skala manipulasi dan rentang waktu yang mencapai lima tahun mengindikasikan bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Pelacakan aliran dana akan mengungkap siapa saja yang diuntungkan dari kasus ini,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, penanganan kasus korupsi Pertamina merupakan ujian berat bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar. Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk upaya pemulihan aset negara yang hilang.

“Masyarakat sangat berharap Kejagung bisa menuntaskan kasus ini dengan transparan. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus dijaga dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal,” pungkas Bamsoet.

Periksa Ahok

Sementara itu pengacara kondang Hotman Paris melalui rekaman video juga mendesak Kejagung supaya memeriksa mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, yang tiba tiba berkoar akan membantu Kejagung tuntaskan korupsi di Pertamina. "Berarti selama 5 tahun menjadi komisaris utama Pertamina Ahok tahu korupsi di Pertamina tapi tidak dilaporkan," kata Hotman.

Menurut Hotman barang siapa mengetahui aksi kejahatan kemudian tidak melaprkan, dalam kaidah dianngap menutupi kejahatan tersebut, dan yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana.

"Saya mendesak Kejagung tangkap dan periksa Ahok, apa kerjanya selama menjadi komisaris utama Pertamina selama ini," kata Hotman dikutip Senin 10 Maret 2025.