Hakordia Jatim 2025, Kemendagri Ingatkan Pemprov Jatim Transparansi dan Integritas

Potensi fraud (penipuan) dalam perencanaan hingga korupsi APBD masih menjadi ancaman bagi pemerintah daerah. Termasuk di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

Hal itu disampaikan oleh Azwan selaku Ahli Utama Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Surabaya, Selasa 16 Desember 2025.

Ia menyebut, selama ini perencanaan selalu jadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2025 menunjukkan korupsi anggaran belanja tetap menjadi isu serius dengan modus operandi memanfaatkan celah pengelolaan anggaran tingkat daerah.

Di era reformasi ini, jelasnya, ada tiga tuntutan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pertama, transparansi sehingga masyarakat ikut mengetahui tentang rencana program ke depan.

Kedua, akuntabilitas bagaimana semua amanah termasuk anggaran sekecil apapun harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Ketiga, adalah demokratisasi. Bagaimana semua keputusan dibahas bersama bukan keputusan sepihak.

"Itulah yang menjadi bolong daripada organisasi yang pada akhirnya semuanya harus kita bisa pertanggungjawabkan," ujarnya.

"Jangan coba-coba lagi kita bekerja fiktif," imbuhnya.

Maka dari itu, ia berpesan agar para pejabat mulai dari tingkat terbawah hingga eksekutif dapat berubah dengan menjaga integritas dan memberi contoh baik tata kelola bagi pejabat lain.

"Maka, pertama pejabat itu harus komitmen. Kedua, adalah adalah konsisten terus-menerus. Jadi, hari ini tidak korupsi, besok tidak korupsi, lusa tidak korupsi, seterusnya tidak korupsi," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan seluruh kepala daerah, hingga pejabat di pemerintah agar terus menjaga integritas sesuai dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani bersama saat pelantikan kepala daerah beberapa waktu lalu.

"Komitmen tentu adalah bagian dari implementasi. Pakta integritas yang pernah dtandatangani bersama pada saat proses pelantikan yang lalu itu menjadi bagian penting untuk terus disiram, dikuatkan dan diingatkan oleh kita semua," kata Khofifah.