Dualisme PPP; Bayi Tua Yang Gagal Tumbuh

Bayi itu tampaknya masih akan tetap menjadi bayi. Meski usianya sudah tua. Itulah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru menggelar Muktamar ke-10 di Jakarta. Muktamar yang melahirkan klaim dua kepemimpinan: Agus Suparmanto dan Muhamad Mardiono.

Lho kok bisa? Dalam dunia perkembangan anak, bayi yang tidak bisa berkembang menjadi besar disebut stunting. Bisa saja secara umur telah dewasa. Tapi secara fisik tidak besar karena salah asuh atau kekurangan asupan gizi.

PPP adalah salah satu partai tua. Ia lahir bukan dari rahim demokrasi. Bukan dari rahim umat atau masyarakat politik. Tapi lahir dari hasil kawin paksa empat partai Islam: NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang mengawinkan secara paksa rezim pemerintahan Presiden Soeharto.

Karena dipaksa kawin, maka bukan cinta yang tumbuh. Karena kawin paksa ia hidup selalu dalam konflik dan berada dalam tekanan. Ternyata tak terjadi hanya di zaman Orde Baru. Tapi juga setelah reformasi politik yang ditandai jatuhnya rezim Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa.

Konflik terus mewarnai partai itu. Malah di jaman reformasi, PPP terkahir tak bisa menempatkan orangnya di DPR RI. Dalam Pemilu 2024, suaranya tak mememuhi Parlementary Treshold. Batas minimal untuk bisa mendudukan wakilnya di lembaga legislatif. Itu terjadi saat PPP dipimpin Mardiono.

Padahal, di zaman Orde Baru –di tengah tekanan yang dahsyat dari penguasa– ia pernah mencatatkan sejarah sebagai partai yang merepresentasikan perjuangan umat Islam. Apa itu?

Melakukan aksi walk out dari sidang MPR ketika agama dipandang sejajar dengan “aliran kepercayaan.” Itu simbol bahwa di balik tekanan, PPP masih menyimpan nyali sebagai penanda politik Islam.

Saya punya kenangan khusus dari partai ini. Kakek saya yang menjadi aparat desa pernah meringkuk di Koramil tiga hari karena ketahuan menghadiri kampanye PPP. Orang tua saya yang PNS –sekarang ASN– hampir saja dipecat karena saya kecil ikut membantu tetangga membikin baliho gambar Kakbah.

Saya kecil yang hidup di lingkungan santri memang senang dengan hura-hura politik. Saya sering ikut tetangga menonton Kampanye PPP. Pernah suatu saat menyaksikan kampanye yang dihadiri Jurkam kondang KH Mahrus Aly, pimpinan Ponpes Lirboyo.

Ketika kampanye hendak dimulai, mendung gelap menggelayut di atas lapangan di dekat Kota Blitar. Sebelum berpidato, beliau meminta ribuan orang yang hadir berdoa. Saya ingat doa singkat itu sampai sekarang. Setelah doa selesai, perlahan mendung yang nyaris menyuntakkan air ke bumi itu hilang.

Desa saya juga menjadi korban politik masa itu. Sampai akhir 1980-an tempat kelahiran saya itu tak dialiri listrik. Padahal di desa itu ada PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang memasok listrik sampai ke Bali. Ini gara-gara di desa itu Golkar tak pernah bisa mengalahkan PPP.

Tapi pada suatu saat, PPP bisa berjaya di DKI Jakarta. Ia menjadi pemenang di ibukota. Mengalahkan Golkar dan PDI (bukan P). Di zaman Orde Baru. Di Era Reformasi, suara PPP tergerus setelah NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Sampai pemilu terakhir gagal menempatkan kadernya di parlemen.

Banyak yang berharap, setelah gagal masuk parlemen, partai ini melakukan konsolidasi. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Muktamar sebagai forum tertinggi partai malah melahirkan dualisme kepemimpinan. Setelah diwarnai bentrokan di arena muktamar, dua kubu saling mengklaim sebagai Ketua Umum yang sah.

Murdiono adalah orang yang semestinya bertangggungjawab terhadap kekalahan telak PPP dalam pemilu terakhir. Tapi sosok lain yang muncul dan mengklaim terpilih di Muktamar juga bukan politisi yang sudah populer. Tiba-tiba saja muncul.

Agus Suparmanto adalah Menteri Perdagangan RI di awal pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo. Diusulkan oleh PKB. Tapi hanya sebentar. Sekitar satu tahun. Apakah ia orang PKB yang disusupkan ke PPP? Wallahu a’lam.

Yang menarik, begitu terpilih ia sudah menyatakan akan mendorong partai itu untuk menjadi koalisi pemerintah. Caranya bagaimana? Kita semua tidak tahu. Apakah ini hanya strategi dalam menghadapi dualisme kepemimpinan dengan klaim Ketum Mardiono?

Yang pasti, melihat dinamika PPP tersebut, kini sulit berharap partai itu bisa kembali menjadi wadah aspirasi umat Islam. Ia mungkin hanya akan menjadi “bayi tua” yang sulit untuk bisa lolos kembali ke Gedung DPR di Senayan. Seperti PBB pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Muktamar tak lagi menyuntikan legitimasi baru bagi keberadaan partai tersebut. Hasilnya justru mencerminkan adanya krisis legitimasi dan relevansi partai hijau ini. Ini jelas menambah deretan pukulan telak bagi partai tua tersebut. Alih-alih untuk bisa bangkit kembali.

Akankah PPP menyusul PBB –yang juga partai Islam– sebagai partai yang hanya menjadi tunggangan pimpinannya untuk masuk dalam koalisi pemerintahan? Kalau ini yang terjadi, sungguh tragis nasib politik ummat dalam Era Reformasi ini. Atau memang ummat tak bisa menjadi ibu kandung dari bayi partai di era baru ini.

Rasanya penting memunculkan ibu kandung baru bagi bayi partai yang betul-betul lahir alami dari aspirasi kelompok masyarakat politik. Atau memang bangsa ini sudah terlalu tua untuk mengandung janin baru yang alami? Sehingga yang lahir selalu bayi tabung yang spermanya tak jelas asal-muasalnya.